MERDEKA DI BANYUMAS: Sebuah Rekonstruksi

            Sejak tahun 1942 kita masih dalam jaman pendudukan Jepang. Jepang dalam Perang Dunia II yang di Asia disebut Perang Asia Timur Raya, yang dianggap menjadi musuh kita adalah pihak Sekutu yang terdiri dari negeri ABCD (America Britain China and Dutch).   

Penulis pada waktu itu masih kelas 3 Sekolah Rakyat Sempurna di Banyumas. Banyumas adalah kota distrik yang istimewa, karena kota ini mantan ibukota karesidenan sejak tahun 1936, mungkin karena kota ini tidak dilalui kereta-api. Karena dikelilingi gunung-gunung. Gedung-gedung pemerintahan masih utuh. Di samping itu kota ini adalah kota distrik yang memiliki banyak dokter di Indonesia pada waktu itu. Pernah pada suatu saat dihuni 7 orang dokter, seorang diantaranya seorang pensiunan Inspektur dan ahli malaria internasional dan seorang urolog Indonesia pertama lulusan Austria yang menjadi Direktur RSU dan beristeri orang bule dari sana. Gurubesar Urolog Indonesia pertama juga pernah mengikuti pendidikan praktek di RSU Banyumas.  Pada jaman RI 1945-1947 pensiunan Inspektur tersebut diangkat lagi menjadi Lembaga Penyakit Malaria yang mengungsi dari Jakarta. Kota Banyumas banyak Dokter dan juga kunjungan Organisasi Kesehatan Internasional, karena gedung-gedung kosong bekas pejabat dan kantor karesidenan sejak tahun menjadi tempat Proyek Kesehatan Masyarakat yang endapat bantuan Rockefeler Foundation. Oleh karena itu hampir semua dokter alumni tahun1940-1942 pernah berdiam selama minimal 2 minggu, seperti ex menlu Dr.Subandrio dan Prof.Sutejo, pediatrik UI.

            

Penyerahan Jepang dan Proklamasi RI tidak diketahui umum sama sekali di daerah, penulis hanya menonton peristiwa yang aneh, para anggota PETA yang biasanya Sabtu Paing siang (18 Agustus) pulang kampung tanpa pakaian yang rapi. Orang Belanda, Ny.Roeps, agen susu sapi di Jalan Pengadilan keluar dari tahanan. Ada dua kali arak-arakan bendera (flag actie) yang diselenggarakan di Purwokerto atas instruksi KNI Karesidenan yang melibatkan banyak orang. Yang pertama pada waktu pasca sholat Id di alun-alun, yang kedua pada waktu pengambil-alihan pemerintahan dari Jepang, dengan didahului para Bupati pada barisan paling depan dengan pengawalan BKR dan polisi istimewa bangsa Indonesia, dari alun-alun Purwokerto melalui Rumah Residen di Sitapen lalu kembali lewat Kebon Dalem. Kemudian para pembesar Jepang, Residen Iwashige dan  kawan-kawannya diasingkan di perumahan bekas Pabrik Gula Purwokerto, kini bekas Kodim, pertokoan muka Toko Rita. Militer Jepang sudah menyiapkan tempat pengasingannya sendiri di Jyengan Banyumas, kini batalyon.

Biasanya penulis mendapat berita rahasia bisik-bisik dari anak-anak tangsi polisi, tetapi hari itu libur puasa. Proklamasi RI di Jakarta gagal disiarkan radio, mikrofon di tempat Proklamasi Pegangsaan Timur 56 yang hanya berfungsi sebagai pengeras suara saja. Penduduk Banyumas yang memiliki radio yang hanya bersuara dengan tenaga listrik dan berlangganan koran Jakarta, koran Asia Raya tidak banyak. Koran lokal tidak ada, hanya ada mingguan Warta Banyumas Syuu dari kertas merang, terbit terakhir hari 18 Agustus. Redakturnya Soedijono, dengan alamat Jalan Pereng 21 Purwokerto. Walaupun tiap hari dapat mendengarkan radio dan membaca koran Jakarta yang terlambat satu hari, tetapi berita proklamasi tidak dimuat. Berita yang kita terima sudah disensor ketat pemerintah militer Jepang yang pada waktu itu disebut Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Djawa. Pemerintah menyebut Jepang dengan Dai Nippon, orang tidak berani menyebut dengan kata Jepang. Siaran gelombang pendek radio di segel, agar kita tidak dapat mendengarkan siaran radio musuh kita, yaitu Sekutu (ABCD=America Britain China Dutch). Orang tidak berani menyopot segel, takut ancaman hukuman yang sangat kejam dari polisi militer Jepang yang disebut Kenpeitai. Pasukan Jepang pun sangat takut dengan Kenpeitai.         

Di Karesidenan Banyumas hanya ada 5 buah Sekolah Rakyat Sempurna (ex sekolah dasar dengan pelajaran bahasa Belanda), masing-masing sebuah di ibukota kabupaten. Banyumas adalah kota distrik, SR Sempurna masih dipertahankan.

            Orang menulis angka bulan dengan bahasa Jepang, yaitu bulan ke 1 atau Itigatu (ejaan sekarang seperti bunyinya: Ichigatsu), 2 atau Nigatu (Nigatsu), dst; angka tahun harus dengan tahun Jepang 2605 (tahun Showa).

Orang masuk sekolah dan pergi ke kantor, disamakan dengan Negeri Nippon, yaitu  pukul 08.00 waktu Nippon atau pukul 06.30, jadi kita harus bangun pagi-pagi sekali.  Hadiah terakhir Jepang untuk menarik simpati umat Islam, ialah sejak hari Maulud Kaisar Jepang Tenno Heika, pada hari Jumat kita bekerja setengah hari. Demikian pula bendera dan lagu kebangsaan  mulai boleh dikibarkan atau dinyanyikan pada tempat-tempat yang diizinkan (sekolah dan kantor), itupun harus disertai bendera Jepang Hinomaru yang terletak di sebelah kanan, dipandang dari rumah.

            Bahan pakaian dan beras tidak dijual bebas. Para pegawai di kota mendapat pembagian pakaian drill, hitam atau ungu. Orang menamakan drill hitam: blek dril (black drill) cemeng. Guru desa mendapat pembagian pakaian dari rami atau karung, jarang dicuci dan karena rusak belum diganti, kalau tinggal 1 stel, mandi di kali, kemudian telanjang ditepinya sambil menunggu kering, sebelumnya kutu-kutu pakaian hartus digilas dengan alas batu supaya kutunya hancur.

            Hasil panen padi yang masih segar dibeli dengan paksa oleh pemerintah, rakyat  mendapat jatah beras merah yang apek, penuh kutu dan penggilingannya belum tuntas, banyak gabah.  Orang banyak kekurangan makan, kesehatan merosot, penyakit kulit, pathek, malaria, tbc, ulcus tropica (luka di kaki sampai ke daging) merajalela. Kutu rambut di kepala mengelelingi luka-luka garukan yang selalu bernanah. Obat-obatan sangat kurang, hanya ada salep belerang, kinine dan pondemporem; alat pembalut dari serat batang pisang yang dikeringkan. Hampir tiap rumah di kampung belakang rumah gedongan, mesti terdapat seorang atau lebih yang busung lapar, apalagi di desa-desa, biasanya dengan diare, kadang-kadang komposisi makanan masih utuh dan karena perut tidak dapat mencerna tuntas, sering tercecer dijalan-jalan, bau jalanan bukan main, tiap hari ada orang mati kurus kering di tepi jalan atau pasar. Di bawah pohon di dalam kota selalu terlihat pemandangan pengemis yang membakar bekicot yang merajalela di pepohonan pekarangan.

            Kendaraan angkutan umum hanya dokar dan kereta api, semua mobil swasta disita pemerintah militer. Kereta api swasta SDS Purwokerto-Maos via Patikraja dicopot, diangkut ke Thailand, termasuk sebagian pegawainya. Sepeda saja dengan ban karet mati, yang kalau sudah lama mengeluntung. 

Dalam koran yang terbit tanggal 15 Agustus, pada tanggal 14 Agutus 1945 diberitakan bahwa Sukarno-Hatta baru tiba dari Dalat, tempat kedudukan Panglima Balatentara Selatan (Nanpo Gun) Marsekal Terauchi yang menguasai palagan Asia Tenggara. Di Indonesia, Balatentara Selatan memiliki Angkatan Darat (Rikugun) yang Balatentara Wilayah 25 bermarkas di Singapura, yang di Indonesia wilayahnya meliputi Jawa (Balatentara 16) dan Sumatra (Balatentara 15). Dan juga Angkatan Laut (Kaigun) di Makassar untuk wilayah Borneo dan Indonesia Timur. Kepala Staf Balatentara merangkap Kepala Pemerintah Balatentara. Oleh karena itu PPKI (Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilantik di Dalat (Vietnam) pada tanggal 11 Agustus, sedangkan BPUPKI khusus hanya ada di Jawa. Pada waktu penulis mengikuti pendidikan penataran P4, tanggal pembentukan ini belum diketahui dengan pasti, bahkan para pelaku sejarah masih memberikan 4 alternatif tanggal, yaitu tanggal 7 (Laboratorium Pancasila, sebetulnya baru akan dibentuk), 8 (Pringgodigdo), 9 (Bung Karno) dan 12 Agustus (HUT Bung Hatta). Padahal dari artikel laporan perjalanan Dr.Suharto, dokter pribadi Bung Karno dan thesis Ben Anderson dari Cornell University, dapat disimpulkan tanggal 11 Agustus. Prof.Aoki pada waktu seminar 50 tahun kemerdekaan mengukuhkan tanggal ini.          

            Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa selama pendudukan Jepang, Indonesia tidak merupakan suatu kesatuan  pemerintahan militer Jepang (yang secara resmi disebut Pemerintah Balatentara Dai Nippon), tetapi dibagi dalam dua pemerintah militer angkatan darat (gunsei) di Jawa (Jakarta) dan Sumatra (Buktinggi), dan satu pemerintah militer angkatan laut (minsei) di Borneo dan Indonesia Timur yang berkedudukan di Makasar. Ketiga pemerintah militer itu memiliki pendirian yang berbeda-beda tentang kemerdekaan, masing-masing memiliki interest sendiri.

Tanggal 18 siang penulis sudah mendengar desas-desus tentang kemerdekaan dari orang tua setelah pulang kantor, penulis tidak menanyakan dari mana sumber berita tersebut. Kemungkinan dari pak Camat, R.Purboyo Kolopaking, putera Bupati Banjarnegara, yang oleh pemerintah dianggap Bupati paling terkemuka, Sumitro Kolopaking dan yang sebelumnya menjadi anggota BPUPKI. Atau barangkali dari Kepala Sekretariat BPUPKI/PPKI (wakil) adalah Mr.A.G. Pringgodigdo, ex Wedana Purwokerto (orang Jawa Timur), lulusan cum laude Sarjana Hukum dan Indologi di negeri Belanda. Bupati Banjarnegara juga ex mahasiswa Indolog.     

Pada akhir jaman Jepang, Karesidenan Banyumas memiliki birokrat yang relatif cukup berkwalitas. Semua bupati walaupun turun-temurun, berpendidikan umum SLTA dan Akademi Pangreh Praja. Isteri Bupati Banyumas bahkan mahasiswa puteri Fakultas Hukum Indonesia pertama. Bupati Banyumas yang sudah pensiun adalah Anggota Dewan Rakyat Residen RI pertama adalah ex pengacara dan perintis kemerdekaan, yang pada jaman Belanda adalah non kolabolator, seperti Pemimpin gerakan kemerdekaan terkenal Sukarno-Hatta. Menurut aktivis mahasiswa Sudjatmoko, ex Dubes RI di Amerika Serikat (menantu Mr.Sudirman Gandasubrata, Mantan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas), para pemimpin pergerakan memilih kolaborasi karena pemerintah militer Jepang menanjikan kemerdekaan dan memberikan kesempatan kepada para pemuda memimpin pasukan militer, yang kelak penting bagi persiapan mempertahankan kemerdekaan kita kelak.    

Umumnya orang Indonesia tidak punya tradisi menulis memoar. Mereka tidak memiliki catatan-catatan atau  tidak biasa menulis pengalamannya. Sehingga sejarah yang dibuat atau dialaminya sulit diteruskan kepada generasi penerusnya. Kita harus baca tulisan sejarah dari luar negeri untuk menyegarkan ingatan kita.         

Di Banyumas kita agak beruntung, karena tiga orang Kepala Daerah membuat memoar pada masa revolusi yaitu Residen dan dua Bupati Banyumas dan Banjarnegara. Artikel kedua bupati tersebut pernah disalin dalam bahasa Inggeris oleh Indonesia Project Cornell University, Ithaca, New York. Di antara para jenderal yang menulis memoar adalah Jenderal Surono dan Jenderal Muhono di Jakarta, dan Jenderal Mahlani di Banjarnegara. Sedangkan kesatuan yang menyusun memoarnya adalah Mahasiswa Prapatan 11 Jakarta yang dipimpin mahasiswa dari Purwokerto, Tentara Pelajar Kompi Encung dan Pasukan Pelajar IMAM (Indonesia Merdeka atau Mati) dan Riwayat Korem yang tidak lengkap.   

Banyak dikisahkan orang bahwa manajemen pengambilalihan Pemerintah RI Daerah Banyumas dari Pemerintah Balatentara Dai Nippon, dan pengambil-alihan senjata, adalah yang paling berhasil. Banyumas adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang para kepala daerah (pangreh praja), residen dan para bupati (kecuali Cilacap oleh Patih) dipilih menjadi ketua KNI setempat, jadi ex officio adalah Ketua Komite Nasional. Di samping itu para pemimpin BKR adalah orang-orang yang loyal dan berdisiplin tinggi terhadap supremasi pemerintah sipil, yang melaksanakan revolusi sesuai instruksi dari pusat. Sampai kini instruksi tersebut tidak banyak diketahui arsipnya, karena hilang pada masa revolusi. Kisah yang sebenarnya masih jarang ditulis, sedangkan kebanyakan memoar atau kisah-kisah ditulis para pelaku yang sudah uzur usia, sudah mengalami erosi memori. Menurut metodologi sejarah, data para pelaku sejarah kurang akurat lagi sebagai fakta sejarah. wajar dan manusiawi dalam penulisan sejarah.

              

WARISAN JEPANG

            Menurut berita negara Kan Poo di Jawa, semua Fuku Shuchokan (wakil atau pembantu residen), sebetulnya sejak tanggal 4 Agustus 2605 (1945) sudah diangkat menjadi Shu Naiseibucho (kepala bagian pemerintahan karesidenan), termasuk jabatan struktural.. Iskak sendiri dalam memoirnya sudah lupa bahwa ia bukan lagi Fuku Suchokan.  

            Pada akhir pendudukan Jepang, Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Banyumas Shu (Karesidenan Banyumas), kita mewarisi pemerintah daerah dan calon-modal tentara nasional seperti di bawah ini. 

            Struktur personalia para kepala daerah sampai distrik:

Residen                                    Iwasige Riuji

Naiseibucho                            Mr.R.Iskak Cokrohadisuryo

I. Kabuapten Banyumas        

Bupati                                                 R.A.A.Sujiman Mertadireja Gandasubrata

Patih                                                    R.Moh.Kabul Purwodirejo

1. Wedana Purwokerto                       R. Sadono

2. Wedana Banyumas                         R.Suparto Purwodiharjo

3. Wedana Sumpyuh                           R.Adenan

4. Wedana Jatilawang                         M.Prayitno Partodijoyo

6. Wedana Ajibarang                          R.Slamet Tirtosubroto

II. Kabupaten Purbalingga     

Bupati                                                 R.A.A.Sugondho

Patih                                                    R.Jen Martohadiatmojo,B.Sch.

1. Wedana Purbalingga                       R.Siswadi Joyosurono

2. Wedana Bukateja                            R.Sukarno

3. Wedana Bobotsari                          Sentot Wongsoatmojo

III. Kabupaten Cilacap          

Bupati                                                 R.M.A.A.Cokrosiwoyo

Patih Cilacap                                       M.Kadri

1. Wedana Cilacap                              M.Suyoto Sastrowardoyo

2. Wedana Kroya                                M.Sumarno Kocosukarto

3. Wedana Sidareja                             R.M.Kartono Atmokartono

4. Wedana Majenang                          M.Supono Sosrosupono

IV. Kabupaten Banjarnegara 

Bupati                                                 R.A.A.Sumitro Kolopaking Purbonegoro

Patih                                                    R.Danusumarto

1. Wedana Banjarnegara                     R.Rakiwan Ronoatmodjo

2. Wedana Wonodadi                         M.Sumartoyo

3. Wedana Karangkobar                     M.Sutejo

4. Wedana Batur                                 R.M.Suryadi

6. Wedana Purworejo                         R.M.Cokroatmojo

           

            Pasukan PETA Karesidenan Banyumas

Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Jawa telah membangun pasukan pribumi yang disebut pembantu prajurit Heiho, satu peleton tiap kompi angkatan darat (Rikugun), dan satuan pembela tanah air (PETA) di Jawa dan Bali, yang fungsi utamanya sebagai pasukan pembantu penjaga pantai. Jepang telah memprediksi serangan balasan akan datang dari Australia, karena itu dibentuk batalyon PETA (daidan) yang berjumlah 4 daidan dalam tiap karesidenan di pantai selatan Jawa, dan 2 daidan di pantai utara Jawa, kecuali Surabaya 5 daidan dan Madura 5 daidan.  

Di Karesidenan Banyumas kita mewarisi dari Jepang, 4 Daidan PETA, 2 Daidan dari angkatan I dan 2 Daidan dari angkatan II. Seluruhnya di Jawa, Madura dan Bali terdapat 66 daidan (batalyon).

Para opsir Peta Angkatan I, dilantik masal di Jakarta 8 Februari 1944, di Karesidenan Banyumas membentuk:

1. Daidan PETA Karesidenan Banyumas I (Boei Gyugun Banyumas Shu Dai Ichi Daidan) di Cilacap yang dipimpin Daidancho R.Sutirto dan Eisei Daidancho (Daidancho Opsir Kesehatan) Dr.Rajiwan, bermarkas di Sekolah Katolik, muka setasiun Cilacap.

            Ex Daidancho Sutirto terakhir adalah PNS Kepala Bagian Perintah Kementerian Pertahanan di Yogyakarta 1948, dan kelak menjadi Dosen IKIP Semarang, mantan dan wafat di Banjarnegara.  

Kini Dr.Rajiwan, mantan Kepala Inspeksi Kesehatan Jawa Tengah di Semarang putera Carik Kedunggede Banyumas (belakang RSUD) masih hidup menduda dalam usia 90 tahun, di sebuah perkebunan pribadi menjelang kota Banyuwangi.

Daidan (Batalyon) I mempunyai Kepala Staf  (Honbu Shodancho) dan 4 Chudan (Kompi) yang dipimpin Chudancho (Kapten): 

            2. Daidan PETA Karesidenan Banyumas II di Sumpyuh yang dipimpin R.M.Susalit Joyoadiningrat, putera tunggal R.Ajeng Kartini, semula bermarkas di Jayengan Banyumas (kini markas batalyon TNI), setelah dibentuk daidan PETA angkatan II bermarkas di Giritomo, bekas Pabrik Gula Sumpyuh.

Daidancho Susalit terakhir adalah Panglima Divisi III TNI di Magelang 1948, mantan dan wafat di Jakarta. Eisei Daidancho adalah Dr.Supratignyo,  terakhir Letkol, Inspektur Kesehatan TNI Jawa  pada waktu gerilya di daerah Klaten.

            Pada perayaan 17 Agustus 2004 di Purwokerto ini, di antara ex opsir PETA Daidan II masih dapat hadir seorang ex Shodancho, Mayjen TNI Purn R.Hardoyo, mantan Kepala Dewan Kekaryaan ABRI & Anggota DPR RI, putera almarhum R.Sumedi, mantan Mantri Guru di Kranji Purwokerto. Di desa Pandak Baturaden masih ada seorang lagi tergeletak ex  Shodancho R.Sutrisno, Daidan II, putera seorang Kepala Inspeksi Penilik SR Kabupaten Tegal yang pensiun di Jagalan Purwokerto. 

Para opsir Peta Angkatan II, dilantik masal di Jakarta 10 Desember 1944, di Karesidenan Banyumas membentuk:

3. Daidan PETA Karesidenan Banyumas III di Kroya, bermarkas di bekas gedung Sekolah Rakyat Desa Tegal di sebelah selatan Kroya, dipimpin Daidancho R.Sudirman, bekas anggota Dewan Pertimbangan Pemerintah Daerah Karesidenan Banyumas (Banyumas Shu Sangikai), terakhir menjabat Panglima Besar TNI berpangkat Letjen TNI, sampai almarhum wafat tahun 1950, secara anumerta naik pangkat Jenderal TNI, pada masa Orde Baru bersama Jen TNI Purn Suharto dan Nasution, naik pangkat anumerta Jenderal Besar TNI.  

Eisei Daidancho adalah Dr.R.M.Sumalyo, terakhir mantan Dokter Karesidenan Banyumas di Purwokerto (pertelon sebelah barat Sekolah Bruderan), mantan dan wafat di tempat asal di Magelang. Dr.Sumalyo yang menyaksikan gugurnya Letkol Isdiman di RSU Magelang, tanggal 29 November 1945.

4. Daidan PETA Karesidenan Banyumas IV di Jayengan Banyumas, di bawah pimpinan mula-mula oleh Daidancho R.Moh.Isdiman Suryokusumo, tanggal 1 Juni 1945 digantikan oleh Daidancho Gatot Subroto, dengan jabatan terakhir Kasad, wafat dan di Jakarta,  putera Mantri Guru Sayid, di Jalan Kesatrian Banyumas.

Menurut suratkabar Asia Raya, Daidancho Gatot Subroto adalah Daidancho Angkatan V ex Chudancho yang naik pangkat, seangkatan Bambang Sugeng Daidancho Kedu I di Gombong, Sutrisno Sudomo Daidancho Semarang I di Mrican, Drg.Mustopo Daidancho Surabaya IV di Gresik, Sudirman, Daidancho Bojonegoro I di Babat dan dua orang lagi yang tidak meneruskan karier militernya. 

Eisei Daidancho adalah Dr.Syahbudin Latif, orang Sumatera, terakhir Dokter Spesialis THT di Jalan Lombok Surabaya. Rumah dinasnya pada waktu itu disebelah utara Kejaksaan Negeri Banyumas sekarang. 

Garis Komando Tentara Jepang

Jepang memang tidak gegabah, pasukan PETA ternyata tidak memiliki garis komando tersendiri, sehingga mencegah peluang kesatuan komando dari daidan-daidan Peta melakukan  pemberontakan. Melalui para pelatih Jepang (shidokan) masing-masing daidan disubordinasikan kepada sebuah Daitai (batalyon Jepang) yang bermarkas di gedung ex MULO (Sekolah Menegah Pertama jaman Belanda) yang kini digunakan SMU 2 Purwokerto. Daitai tersebut di bawah pimpinan Mayor Yuda Mitsuomi, terdiri dari 5 kompi dengan wilayah teritorial Karesidenan banyumas dan Pekalongan.  2 kompi di Purwokerto, 2 kompi di Cilacap dan 1 kompi di Pekalongan. Dalam masing-masing kompi terdapat 3 peleton Jepang dan 1 peleton Heiho (pribumi, pembantu tentara). Komandan Militer Jawa Tengah (Chubu Jawa Boeitai), Mayjen Junji Nakamura, berkedudukan di Magelang.

Menurut ejaan baru ejaan nama orang Jepang ditulis terbalik, misalnya Yuda Mitsuomi dan Junji Nakamura.      

Lawan perang Jepang tergabung dalam Pasukan Sekutu yang dipelopori Amerika Serikat dan dipimpin oleh Jenderal MacArthur yang bergerak dari Australia, telah menduduki kembali tempat-tempat strategis pada sebagian wilayah strategis Indonesia mula-mula di Papua Barat yaitu Hollandia (22 April 1944), Biak, Morotai, kemudian di Borneo (kini: Kalimantan) yaitu di Balikpapan (1 Juni 1945) dan Tarakan (1 Juli 1945).

Dalam pemberitaan suratkabar, Jepang selalu menang perang dengan hebatnya, tetapi celakanya medan perangnya selalu terdesak mendekati Indonesia, padahal setelah perang kita ketahui bahwa selalu kalah perang dan terdesak.  

Menjemput Bung Karno-Hatta di Jakarta.

Dalam surat kabar Asia Raya dari Jakarta yang banyak beredar di daerah Banyumas tanggal 15 Agutus 1945, diberitakan bahwa tanggal 14 Agustus kemarin Sukarno-Hatta baru tiba dari Dalat di Indo Cina (kini: Vietnam). Memang sudah satu minggu berita Sukarno-Hatta tidak dimuat surat kabar.

Kedua pemimpin tersebut dijemput di lapangan terbang Kemayoran Jakarta oleh para pembesar Jepang, para pejabat pusat dan daerah (Jawa) dan rakyat. Menurut kesaksian orang lain, dua pejabat Banyumas masih di Jakarta keesokan harinya, walaupun kedua pejabat tersebut sudah lupa untuk apa mereka pergi ke Jakarta. Tanggal 15 Agustus B.M.Diah wartawan Asia Raya yang baru keluar dari tahanan ketemu Mr.Gatot Tarunamiharja, Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto. Mr.Sujono pejabat pemerintah Dai Nippon yang mendarat bersama Pasukan Jepang dari Taiwan, pada hari itu kedatangan tamu Mr.Iskak, yang dalam memoirnya tidak menyebut hal itu sama sekali.                            

Dalam Buku Peringatan 75 tahun (1982) Daidancho Jakarta I Mr.Kasman Singodimedjo, dikisahkan bahwa setelah Jepang menerima deklarasi Postdam, yang artinya menyerah tanpa syarat, maka Balatentara Dai Nippon ke 16 di Jawa  mengundang para daidancho di seluruh Jawa dan Madura agar pada tanggal 16 malam menghadiri pertemuan di Seibu Honbu (Markas Tentara Jawa Barat), Bandung. Penginapan disediakan di Hotel Kooa. Menurut Mr.Kasman Singodimejo, Daidancho Jakarta I, Daidancho Sudirman dari Karesidenan Banyumas juga hadir, antara lain bersama Chudancho Taram (terakhir letkol purn., mantan Direktur Pabrik Gula Kalibagor, alamat di Jalan Pramuka Purwokerto, tepat sebelah barat RS Bunda)

Dalam pertemuan yang singkat tersebut Komandan Mayjen Mabuchi yang berbicara atas nama Panglima Tentara Dai Nippon 16, memberitahukan bahwa Jepang telah menyerah. Semua persenjataan daidan serta barang-barang yang langsung berhubungan dengan persenjataan, seperti bensin dan pakaian militer, harus diserahkan kepada Jepang yang selanjutnya dierahkan kepada Sekutu, artinya Peta dilucuti. Bahan makanan (gandum, beras, jagung) dan pakaian dalam supaya dibagi-bagi.     

            Menurut Kasman selesai pertemuan, ia mengadakan pertemuan informal di hotel bagian belakang. Tidak semua Daidancho ikut, hanya sekitar 20 orang, tetapi  para Daidancho Kyai pada umumnya tidak setuju, termasuk Daidancho Jakarta II di Purwakarta, yaitu R.Suryodiputro, cucu Patih Arya di Purwokerto.   

            Pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Bandung itu, Kasman Singodi-medjo masih memanfaatkan waktu berbicara lebih mendalam dengan para daidncho yang tidak setuju dengan gagasannya untuk menyerahkan persenjataan Peta kepada Jepang, termasuk kepada Daidancho Sudirman. Hal ini tidak pernah disebut-sebut dalam biografi Soedirman yang banyak diterbitkan.

           

            Daidancho Sudirman ke Bogor

Kisah mengenai undangan Sudirman ke Bogor ternyata banyak mengalami improvisasi yang kurang masuk akal. Seperti dalam Biografi penerbitan Kementerian Penerangan 1950 yang kemudian banyak dikutip biografi Soedirman yang lain, disebutkan bahwa: "Pada bulan Djuli 1945 Soedirman diasingkan di Bogor oleh Djepang bersama-sama dengan Soegeng dan beberapa opsir PETA lainnja. Sesoenggoehnja dalam pengasingan itu Soedirman dengan kawan-kawannja sudah disediakan untuk dibunuh,…." Sugeng adalah Shodancho Daidan I Cilacap, para opsir PETA yang lain termasuk Chudancho Taram. Kalau diasingkan memang masuk akal, tetapi kalau mau dibunuh adalah statement yang tidak logis, Jepang sudah patah semangat, dan tidak akan melaksanakan perbuatan yang kontraproduktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pada waktu hidupnya ABRI yang memiliki Lembaga Sejarah saja belum sempat mewancarai kolektif simultan mengenai masalah ini. Kertas arsip biografi PETA Banyumas sayang sekali baru dikilokan tahun 2002.    

            Menurut kesaksian Daidancho Karesidenan Jakarta I Mr. Kasman Singodi-mejo, pagi tanggal 17 Agustus, ia masih menyaksikan Sudirman ikut hadir dalam pertemuan daidancho seluruh Jawa. Daidancho Sudirman mungkin terus menuju ke Bogor, untuk memenuhi undangan dari Bogor, Kasman sendiri tidak menceritakan hal itu.

            Seorang Shodancho Sudarmono dari Chudan (Kompi) IV Daidan Surakarta I yang bersama Shodancho Suhartoyo, juga diundang ke Bogor, menceritakan bahwa undangan tersebut disampaikan katanya untuk mengikuti pendidikan khusus. Demikian pula kata Shodancho Abdullah Saleh dari Markas Besar Pembinaan PETA Jawa Barat di Bandung. Tetapi setelah ditanyakan di Bogor pendidikan khusus tersebut tidak ada.     

            Menurut Shodantyo Ruliaman (putera ex Perdana Menteri Mr.Ali Sastro-amijoyo, cucu Wedana Batur Banjarnegara) dari Daidan Banten II di Bayah, yang ternyata juga diundang tetapi ia hanya menyebutkan bahwa acara tersebut adalah untuk menghadiri upacara pembubaran PETA. Semula ia juga sangsi memenuhi undangan tersebut, dalam kisahnya ia lupa acaranya.

Mereka semua mengisahkan bahwa undangan tersebut disampaikan setelah Jepang menyerah (tanggal 16 Agustus), dalam undangan tersebut memang acaranya dirahasiakan, tidak disebut acara sesungguhnya.

Proklamasi di Banyumas

Proklamasi RI ternyata tidak otomatis berlaku di daerah, karena Pemerintah Jepang memang diam saja membisu.

            Sebagian besar bangsa Indonesia mengetahui bahwa Proklamasi atau hari lahir negara kita dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak ada satupun orang Banyumas yang hadir. Adik ipar Bupati Banyumas, So Sidobu Daidancho di Jakarta  hadir sebagai anggota PPKI, tetapi selanjutnya sangat sibuk menghadiri sidang dan menjadi Ketua Panitya Kecil Pembubaran PETA dan tanggal 20 Agustus menjadi Ketua Muda Kantot Besar BKR di Jakarta

            Hasil Rapat Besar PPKI (maksudnya sidang) tanggal 18 adalah penyusunan UUD (dengan sendirinya tidak dinamakan UUD 45), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang atas usulan Oto dilaksanakan secara aklamasi. Juga dibentuk Panitya Kecil Oto yang akan menyusun urgensi program.

Pada tanggal  19 dihasilkan susunan kementerian, pembagian propinsi RI. Propinsi di Jawa yang dihapuskan Jepang dibangun kembali. Skala prioritas hasil urgensi program Panitya diusulkan, yaitu pemerintahan, pangreh praja, kepolisian dan tentara kebangsaan. Tetapai ternyata yang dilaksanakan mengenai tentara kebangsaan lebih dulu. Bekas PETA juga dianjurkan masuk polisi. Beberapa opsir PETA Karesidenan Banyumas memang masuk polisi.    

   

            Pembentukan Kantor Besar BKR (Badan Keamanan Rakyat) Jakarta

            Panitya Kecil Oto Iskandar Dinata dari Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 melaporkan hasil kerja esok harinya hari Minggu tanggal 19 Agustus. Dalam laporan urutan urgensi yang dikerjakan pemerintah berturut-turut adalah pembagian daerah, pangreh praja, kepolisian dan tentara kebangsaan. Kemerdekaan RI sudah diproklamasikan, tetapi pemerintah RI tidak otomatis berkuasa, surat kabar masih di bawah pengawasan Jepang, notulen yang berjudul "rapat besar" PPKI itu tidak disiarkan surat kabar, kena sensor Jepang.

            Dalam sidang PPKI tanggal 19 itu sebetulnya Oto Iskandar Dinata, yang menjabat Jawa Gunsei Chianbu Sanyo (Penasehat Keamanan Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Djawa) yang barangkali tidak mengetahui bahwa pemerintah Jepang juga pada hari itu membubarkan Jepang, mengusulkan agar Peta, Heiho dibubarkan, dan tentara kebangsaan dibentuk. Soekarno sebagai Ketua bahkan menyetujui dan menambah kata-kata "segera dibentuk", dan membentuk Panitya Kecil pembubaran PETA yang diketuai anggota PPKI Boeigyugun So Shidobu Daidancho (Mayor Kantor Pusat Pembinaan PETA) Abdulkadir Tarunamiharja. Tetapi yang kedengaran di luaran terutama di kalangan pemuda adalah "usulan pembubaran PETA" saja, sehingga semua penulis sejarah sampai sekarang masih beranggapan demikian (terakhir Subadio). Hal inilah yang diduga salah satu sebab kelak pada bulan Desember 1945 Oto diculik orang dan tak diketahui nasibnya.        

            Baik Oto maupun Abdulkadir bukan orang asing di kalangan orang Banyumas. Oto adalah menantu R.Sumaji Martodiwiryo, mantan Camat Kalibening di Gang Mas Cilik Purwokerto. Abdulkadir sebelumnya adalah Daidancho (Dan Yon) Karesidenan I di Gombong (yang digantikan Bambang Sugeng), ia adalah adik ipar Bupati Banyumas 1933-1949 Sujiman Gandasubrata. Abdulkadir adalah putera Dr.Taruna-mihardja di Krawang, yang putera Penatus Tinggarjaya, Jatilawang.        

             Tanggal 19 sore harinya, para pemuda dan mahasiswa mengundang Ketua dan anggota PPKI mengadakan rapat di asrama mahasiswa Sekolah Dokter Tinggi di Prapatan 11 Jakarta (muka Toko Gunung Agung sekarang) untuk membicarakan Dektit Pembentukan tentara kebangsaan. Buku Penerbitan Sekneg 1992 masih mengira bahwa sidang itu adalah sidang PPKI ke III tanggal 20 Agustus. Rapat PPKI III yang dikemukakan oleh pengamat sejarah Semarang Amen Budiman, dalam polemiknya dengan Bung Hatta disangkal keras, sebelum para mahasiswa Jakarta menerbitkan bukunya, walaupun Amen Budiman mengemukakan bukti suratkabar. Tetapi berita surat kabar bukan dokumen, belum tentu merupakan fakta sejarah.   

Setelah pembentukan tentara kebangsaan didiskusikan, para anggota PPKI tidak setuju, karena dapat dianggap konfrontatif dan melanggar status quo terhadap pemerintah Jepang dan Sekutu yang masih berkuasa dan bersenjata lengkap. Tetapi pembentukannya dikamuflasekan sebagai badan sosial yang menampung para bekas anggota pasukan bersenjata dan pemuda yang berminat, dengan nama BKR (Badan Keamanan Rakyat) Hal ini pernah dibukukan oleh Mayjen TNI dr.Suyono Martosewoyo yang terkenal dengan nama Suyono Markas, karena menjadi pemimpin markas mahasiswa Mampang, terakhir menjadi Pejabat Tinggi Depkes, ex Mahasiswa Sekolah Dokter Tinggi (Ika Daigaku), putera Mantan Mantri Guru Karanglewas yang berdomisili di Jalan Telepon Purwokerto (muka rumah dinas Ketua DPRD). Nama Suyono ditambahi Markas, karena adalagi mahasiswa asal Banyumas lain yang bernama Suyono putera Yudodibroto, Residen Banyumas yang pensiun di Jalan Masjid. Ia dikenal dengan Suyono Yudo, yang menjadi supir Bung Karno ketika akan menghadiri rapat raksasa 11 September 1945 di lapangan Gambir. Pengawal depan adalah Subianto Margono yang mengendarai sepeda motor, mahasiswa kedokteran yang telah dipecat Jepang karena mengadakan pemogokan anti gundhul. Suyono Yudo pernah manjadi Polisi Tentara Tangerang, Komandan Batalyon Siliwangi, terakhir menjadi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Mata Dosen FKUI dalam Ilmu Penyakit Mata.

Pembubaran PETA di Banyumas

            Pada hari Sabtu tanggal 18 sore hari sesuai dengan perintah per telegram pembubaran PETA oleh Jepang dilaksanakan di daerah. Penulis yang pada waktu itu berdomisili di Jalan Onderan Banyumas (kelas 3 sekolah  rakyat), yang hari Sabtu sore ke jalan raya, menonton anggota PETA Daidan IV Banyumas pulang kampung, ternyata terperanjat, karena para anggota PETA tersebut berpakaian bebas, buka baju, ada yang mendorong gerobag, menyewa gerobag sapi atau menyewa kuli pengangkut barang. Pembantu penulis menceritakan, bahwa tetangga kampung belakang rumah yang menjadi prajurit PETA mengatakan bahwa para anggota PETA diberi pesangon gaji enam bulan dan bahan in natura, seperti beras, gandum, jagung, gula,rokok Koa karena akan ada pergantian persenjataan PETA.    

            Para opsir PETA yang menghadiri acara di Bogor menyebutkan bahwa setelah pulang ke daidan masing-masing ternyata daidannya sudah bubar dan dilucuti Jepang.  Soedirman tiba di Daidan III Kroya, yang menurut penelitian Disjarah ABRI (1985:134) pada tanggal 19 Agustus.  Ia segera memanggil ex Shodancho Yasir dan berhasil menghimpun 6 orang ex opsir PETA untuk memberikan briefing penga-lamannya ketika dalam perjalanan mampir di Jakarta dan sempat ketemu Bung Karno dan mendapatkan pesan-pesannya.

Dua orang Daidancho pulang kampung, Susalit dari Sumpyuh pulang ke lingkungan tante/ibu angkat adik Kartinidi, ibu Kardinah di Tegal. Sutirto dari Cilacap ke tempat isteri yang sudah mendahuluinya ke Semarang.  Sudirman sementara istirahat tetap di perumahan Daidan.

Gatot Subroto diangkat menjadi Kepala Polisi Istimewa di Purwokerto, masih di bawah kekuasaan Dai Nippon. Menjadi anggota polisi memang dianjurkan oleh oleh Oto Iskandar dalam pidato di PPKI tanggal 19 Agustus, karena polisi adalah satu-satunya instansi yang masih bersenjata. Gatot tidak sendirian masuk polisi, ada beberapa ex Shodancho yang mengikutinya di Purwokerto dan Purbalingga, seperti ex Shodancho Hartoyo, Suratno,  Sutrisno, Sarengat dll.

            Pembentukan Kantor Besar BPKKP/BKR

            Pemuda mahasiswa pemrakarsa proklamasi di Jakarta, seperti Suyono Martosewoyo maupun Subadio secara terpisah, dalam memoirnya menceritakan bahwa pembentukan BKR didekritkan oleh BPP (Badan Pembantu Prajurit) pada hari Senin 20 Agustus (harian Tjahaja). Isinya yang pertama-tama mengubah BPP menjadi BPKKP (Badan Pembantu Keluarga Korban Perang) yang tetap dipimpin Oto, kemudian membentuk BKR sebagai badan sosial BPKKP. Melalui jalur birokrasi Jepang BPKKP/BKR dibentuk di daerah. Harian Tjahaja Bandung paling banyak menyiarkan pembentukan BKR karena pemimpinnya adalah Oto Iskandar Dinata, tapi di Banyumas jarang pelanggannya. Agen harian Asia Raya Jakarta di Purwokerto adalah Toko Buku M.Atma, kini dipertelon Jalan Sudirman/Sutoyo, dulu kios berhadapan dengan Toko Mitra. 

Ketua Pengurus Besar BPKKP adalah Oto Iskandar Dinata, Penasehat Keamanan Jawa (Djawa Gunsei Chianbu Sanyo), Pimpinan Harian Tjahaja Bandung & Anggota PPKI. Ketua Muda Kafrawi, ex Daidancho Bogor III di Sukabumi. Personalia ini baru diketahui dari harian Tjahaja Bandung 1 September 2605, tetapi hanya disebut nama dan jabatan saja. 

Selanjut diberitakan bahwa di badan baru itu diadakan satu bagian yang diberi nama Badan Kemanan Rakyat. Ketua Pengurus Kantor Besar BKR adalah Mr.Kasman Singodimedjo, ex Daidancho Jakarta I (terakhir Jaksa Agung RI II), Ketua Muda Abdulkadir Tarunamihardja, ex So Shidobu Daidancho (terakhir Mayjen TNI Purn., Dubes RI di Afghanistan) dan Penulis R.Arifin Abdurakhman, ex Boeigyugun So Shidobu Keiri Shodancho (Opsir Administrasi Kantor Pusat Pembinaan PETA), terakhir Guru Besar Manajemen Unpad dan Mayjen TNI Purn., menantu Mantri Guru Adipala Cilacap, ketika akhir hidupnya sering berziarah di Pesarean Dawuhan Banyumas. Pengurus yang dibentuk tanggal 20 Agustus ini baru disiarkan harian Tjahaja 27 Agoestoes 2605 hal.2 kolom 6.dengan judul Berita Kantor Besar Badan Pemlong Keloearga Korban Perang tetapi hanya disebut nama-namanya saja, tanpa jabatannya. Alamat Kantor Besar BPKKP adalah Gambir No.2 Jakarta (kini Mabes ABRI).    

            Pembentukan BKR Daerah ini dipercepat oleh kurir-kurir yang dikirimkan oleh markas pemuda dan mahasiswa yang berminat dalam pembentukan tentara kebangsaan, yang beralamat Garasi Matraman Plantsoen 10 Jakarta, tempat tinggal Margono Djojohadikusumo, Kepala Kantor Besar Pengawasan Makanan Rakyat Departemen Kemakmuran Pemerintah di Jawa. Ia adalah ayahanda Subianto Margono, dan Subianto paman Letjen TNI Purn.Prabowo Subianto. Margono Djojohadikusumo yang juga pendiri BNI adalah putera Ajun Jaksa Besar Banyumas yang berdomisili di Jalan Landraad (Pengadilan) Banyumas. Para pemuda dan mahasiswa aktivis pembentukan BKR adalah Subianto Margono (mahasiswa STI atau Sekolah Tinggi Islam, ex mahasiswa Ika Daigaku yang dipecat), Daan Jahja (ex Chudancho Daidan Shidobu Jakarta, ex mahasiswa Ika Daigaku yang dipecat, terakhir Kol.Daan Jahja, Komandan KMKBDR Jakarta), Bagdja (mahasiswa STI), Muffraeni Mukmin (ex Shodancho Jakarta I), Suroto Kunto (mahasiswa STI, ex mahasiswa Ika Daigaku yang dipecat, ex Lomandan Resimen Krawang yang hilang diculik).      

            Sebelum Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan di  Karesidenan Banyumas, pemerintah daerah telah menunggu-nunggu instruksi atau kurir dari Jakarta tetapi sampai tanggal 20 belum juga tiba. Pemerintah Balatentara Dai Nippon masih berkuasa seperti biasa, hanya orang-orang militer Jepang  jarang berkeliaran dan tidak masuk kerja, yang ada hanya patroli Kenpeitai yang terkenal kejam. Kemudian telah dikirimkan dua kali kurir dari Pemerintah Pusat RI yang belum terbentuk melalui jalur birokrasi Jepang untuk melaksanakan pembentukan BPKKP (Badan Keluarga Korban Perang)/BKR (Badan Kemanaan Rakyat), KNI (Komite Nasional Indonesia) dan PNI (Partai Nasional Indonesia).    

Dari Markas Matraman tersebut diutus kurir-kurir ke seluruh Jawa, yang akan membawa instruksi pembentukan BKR, mendengarkan siaran Presiden tentang pembentukan BKR dan KNI pada tanggal 23 Agustus 1945 malam melalui Pusat Radio Jawa yang tidak dikuasai Jepang. Instruksi tersebut yang menyebutkan panggilan BKR harus sudah dimulai tanggal 24 Agustus, dan pembentukan dan pengangkatan para pengurus BKR Karesidenan, Kabupaten, Distrik, Kecamatan dan Kelurahan.

Kurir Pembentukan BPKKP/BKR Karesidenan Banyumas

            Kantor BPP (Badan Pembantu Prajurit) merupakan bagian Banyumas Shu Chianbu (Keamanan Karesidenan Banyumas),  di bawah pimpinan Ketua K.H.Dardiri dan Ketua Muda adalah Hasanmihardja, yang juga Ketua Masjumi Karesidenan Banyumas (ayahanda Drs.Apotheker Muslikh dari Apotik Widuri Purwokerto). 

            Diperkirakan pada tanggal 21 Agustus, seorang kurir dari pusat yang ditunggu-tunggu tiba dengan kereta-api, tetapi ia seorang kurir dari Kantor Besar BPKKP Jakarta yang akan membawa  instruksi pembentukan BPKKP dan BKR Banyumas, dengan pesan-pesan seperti tersebut di atas. Yang akan ditemui mestinya Ketua BPP (Badan Pembantu Prajurit) Karesidenan Banyumas K.H.Abu Dardiri, yang berkantor di Kantor Karesidenan Banyumas (kini SMU 1 Purwokerto).

Nama kurir tersebut dapat kita ketahui dari berita kecil di harian Tjahaja  Rebo Pon 29 Agoestoes 2605, dengan judul Badan Keamanan Rakjat.  Di situ juga diberitakan: "hadlir dari Djakarta toean R.Soetopo." Dalam berita itu disebut bahwa pimpinan BKR adalah Sudirman dan Sutirto. Menurut Sutirto, yang menemui penulis di rumah tanggal 1 Januari 1982 ketuanya adalah Sudirman, dia yang lebih senior dari Sudirman memandang lebih tepat yang jadi ketua adalah Sudirman, ia juga pengagum Sudirman. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa 'diputuskan mengirimkan tuan Abu Dardiri, Hasanmihardja dan Sudirman ke Jakarta untuk mengadakan perundingan yang lebih jelas.' Ternyata memang kelak ada undangan rapat BPKKP/BKR seluruh jawa di Jakarta.  

            Mayjen TNI Purn Dr.Suyono Martosewoyo,yang pada tanggal 3 Juni 1987 penulis temui sedang bertakziyah (berhubung wafatnya adik ibunya) di Pesarean Kalibogor Purwokerto) sudah lupa siapa Sutopo itu. Pada tanggal 25 Januari 1998 penulis menemui dr.Suyono Yudo dalam rangka Peringatan Pertempuran Lengkong di Tangerang. Ia menerangkan bahwa Sutopo adalah sahabat Subianto, sama-sam alumni SMT (Sekolah Menengah Tinggi) Jakarta, keduanya gugur pada waktu Pertempuran Lengkong  pada tahun 1946. Menurut Suyono, seperti dirinya, Sutopo menjadi opsir polisi tentara (PT) Resimen 5 Detasemen Tangerang. Wakil Kepala Polisi Tentara Tangerang adalah Lettu Satu Subianto Margono, Opsir Siasat (Perwira Operasi) adalah Lettu R.Sutopo, sedangkan Lettu Suyono menjadi Opsir Personalia Detasemen Polisi Tentara tersebut. Pada waktu menjadi kurir, Sutopo (22 tahun) sudah menjadi pegawai Pengadilan Negeri Jakarta, karena tamat SMT ia ikut kursus singkat hakim). Ia berasal dari Pekalongan,  orang tua almarhum adalah pegawai Kantor Besar DKA di Bandung.           

            Pengumuman Penyerahan Jepang

            Penyerahan Jepang tanggal 15 Agustus pukul 12.00 waktu Tokyo (10.30 WIB) tetapi baru tanggal 21 Agustus, Saiko Sikikan Jawa baru mengumumkannya secara resmi melalui radio. Dan bersamaan dengan itu dicabut pemadaman lampu di malam hari, yang diberlakukan sebagai pengamanan terhadap bahaya udara. 

Jepang tidak pernah mengumumkan dirinya menyerah, tetapi mengumumkan dengan kata-kata yang tersamar, yaitu menghentikan peperangan. Pengumuman yang berupa "Sabda Tennoo Heika" (istilah Kaisar Hirohito waktu itu) dan "Maklumat Saiko Sikikan (istilah Panglima Tentara) kepada rakyat di Jawa" baru disiarkan Pusat Radio Pemerintah Hosyokyoku pada tanggal 22 Agustus pukul 21.00 Waktu Tokyo (19.30 WIB), dan disiarkan koran Asia Raya sore hari yang sama, yang dibaca di Purwokerto keesokan harinya.

            Orang baru pertama kali mendengar suara Tennoo yang melengking tinggi di radio dan melihat gambarnya di koran-koran. Kaisar Jepang tabu dimuat gambar dan didengar suaranya oleh umum. Orang awam, bahkan isteri ex Perdana Menteri Jepang Tojo mengatakan, bahwa bahasa pidato tersebut dihiasi kata-kata puitis yang sulit dimengerti. Karena itu dalam Lembaran Negera Kan Poo tanggal 25 Agustus, secara hati-hati diterjemahkan dengan kata pengantar: "Dengan penuh perasaan khidmad di bawah ini diterakan terjemahan percobaan untuk mendekati arti dan maksud Sabda Y.M.M. Tennoo Heika yang telah diturunkan kepada rakyatNya pada tgl. 14 Agustus ini dengan ditandatangani oleh Y.M.M. dan juga turut ditandatangani oleh para Menteri." Dalam koran Asia Raya dimuat berita bahwa siaran tersebut disambut

    

            Pidato Presiden

            Pidato radio Presiden melalui siaran radio klandestin Pusat Radio Jawa pada tanggal 23 Agustus malam hari, sesuai pesan kurir termasuk yang harus didengarkan oleh para pejabat daerah yang masih di bawah kekuasaan Jepang. Siaran radio darurat itu tidak begitu jelas, yang penting di antaranya, sesuai teks asli kemudian dengan penyesuaian ejaan, adalah tentang BKR:

            "Selain dari pada itu kami telah memutuskan untuk mendirikan dengan segera di mana-mana Badan keamanan Rakyat untuk membantu penjagaan keamanan. Kita adakan Badan Keamanan Rakyat ini untuk mendapat keamanan yang seteguh-teguhnya. Banyak, banyak sekali tenaga-tenaga yang tepat sekali untuk melaksanakan pekerjaan ini. Bekas prajurit PETA, bekas prajurit Heiho, bekas prajurit Pelaut, pemuda-pemuda yang penuh dengan semangat pembangunan, mereka semua adalah tenaga-tenaga yang baik untuk pekerjaan ini. Menjelmakan kebulatan kemauan dan cita-cita seluruh bangsa untuk menyusun negara yang akan menghadap dunia internasional.

            Karena itu saya mengharap kepada kamu sekalian hai prajurit-prajurit bekas PETA Heiho dan Pelaut beserta pemuda-pemuda lain untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah dalam Badan Keamanan Rakyat.

            Percayalah, nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurirt dalam tentara kebangsaan Indonesia." 

            Tentang Proklamasi dikatakan:

            "Bangsaku sekalian! Memproklamirkan kemerdekaan itu adalah gampang, membikin Undang-undang Dasar tidak sukar. Memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah gampang lagi. Tetapi menyusun badan-badan dan jabatan-jabatan kekuasaan dan administrasi negara serta mencari pengakuan internasional, terutama sekali dalam keadaan seperti sekarang ini di mana pemerintah Dai-Nippon masih diwajibkan oleh status quo internasional, untuk tinggal di negeri ini guna menjalankan administrasi dan menjaga ketenteraman umum, pekerjaan ini tidaklah gampang."     

            Pembentukan BPKKP/BKR Karesidenan Banyumas

Dengan instruksi tersebut K.H.Dardiri otomatis menjadi Ketua BPKKP. Ia segera menghubungi para ex Daidancho untuk memenuhi instruksi tersebut. Yang dapat segera hadir hanya Sudirman yang baru tiba kembali di Kroya dan Isdiman yang sudah dua bulan menjadi Kepala Sekolah Guru Atas di Purbalingga. Dardiri menyuruh Sudirman di Kroya dan Abimanyu di Purwokerto menghubungi teman-temannya. Yang tidak dapat hadir Susalit karena ingin kembali ke masyarakat sebagai pangreh praja di Tegal. Gatot Subroto sudah jadi kepala polisi istimewa (sejenis brimob). Sutirto yang sudah di Semarang dengan undangan telepon mau datang. Isdiman yang selama dua bulan sudah menjadi Kepala Sekolah Guru Purbalingga juga bersedia. Dari para Opsir kesehatan, hanya Dr.Rajiwan yang mau datang, karena ia memang orang Banyumas, putera Carik Kedunggede, belakang RSU Banyumas. Tiga dokter lainnya pulang kampung.           

            Pembentukan BKR daerah Banyumas juga dapat kita ketahui dari berita kecil di harian Tjahaja  Rebo Pon 29 Agoestoes 2605, dengan judul Badan Keamanan Rakjat, tanpa menyebut tempat dan tanggal pembentukan. Tetapi mengingat pemberitaan dari Purwokerto biasanya memakan waktu 4 hari (seperti juga pembentukan KNI Banyumas), kemungkinan besar pembentukan BKR daerah jatuh pada tanggal 25 Agustus 1945,  seperti berita pembentukan BKR Kedu di kolom yang sama juga dengan jelas disebut tanggal 25/8. BKR Karesidenan Banyumas beralamat di sebelah utara SR Alun-alun (yang kini Gedung BNI Purwokerto).

            Sampai kini kita belum dapat melengkapi para kepala BKR dari daerah kabupaten, distrik, maupun kecamatan (72 kecamatan).    

            Anggota KNIP Pusat di Jakarta

            Dalam harian Tjahaja tanggal 27 Agustus, dapat kita baca pengumuman nama-nama 137anggota KNIP di Jakarta, yaitu lembaga revolusi yang disusun sebelum Pemerintah Daerah RI diumumkan. Ternyata dari daerah Banyumas hanya seorang yang diangkat menjadi anggota, yaitu Mr.Gatot Tarunamiharja, Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, kakak ipar Bupati Banyumas. Demikian pula adik iparnya yang menjadi Ketua Muda Kantor Besar BKR Abdulkadir Tarunamiharja diangkat menjadi anggota, jadi satu-satunya kakak beradik yang menjadi anggota KNIP. Mr.Gatot adalah pembela Bung Hatta pada waktu diadili di Negeri Belanda, kemungkinan besar pengangkatan tersebut atas anjuran Bung Hatta.  

            Pembentukan KNI di daerah Banyumas

Kurir kedua dari Jakarta yang tiba di Purwokerto adalah R.Suhud. Ia dikenal sebagai anggota Barisan Pelopor Jakarta, dan anggota Pengurus Pusat Djawa Hokokai (Kebaktian Rakyat). Ketua Hokokai adalah Bung Karno sendiri. Menurut sejarah KNI Yogyakarta, KNI Daerah memang dibentuk melalui jalur birokrasi Hokokai, yang tanggal 30 segera membubarkan diri. Soehoed yang membawa instruksi dan menyaksikan pembentukan KNI Daerah Banyumas di Purwokerto pada tanggal 28 Agustus (dimuat harian Tjahaja 1 September 2605). Yang dipilih jadi Ketua adalah Mr.Iskak, sedangkan Wakil Ketua adalah Mr.Gatot. Jadi Mr.Gatot yang telah diangkat menjadi anggota KNIP, kini merangkap Wakil Ketua KNID Banyumas. Kelak setelah diangkat jadi residen, Mr.Iskak adalah satu-satunya Residen yang menjabat Ketua KNI Daerah, jadi pimpinan revolusi dan pangreh praja di satu tangan. Suhud juga memberikan sambutannya. Dalam surat kabar Tjahaja  tanggal 27 kemarin yang tiba di Purwokerto tanggal 28 pagi, Bung Karno menganjurkan pembentukan KNI didaerah. 

Pembentukan KNI Kabupaten Banyumas yang dihadiri Ketua KNI Karesidenan Banyumas, juga disiarkan harian Tjahaja, yang terbit tanggal 3 September, tanpa menyebut tanggal pembentukan. Yang dipilih adalah Ketua adalah Bupati Banyumas, sedangkan Wakil Ketua S.Hadikusumo, Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, orang Jawa Timur seperti Mr.Iskak, tokoh Hookookai Banyumas. Jadi Bupati Banyumas ex officio juga Ketua Ketua KNI. Brigjen TNI Purn Abimanyu salah ingat, dalam wawancara Harian Merdeka 30 Desember 1979 mengira Ketua KNI Karesidenan adalah Hadikusumo.         

Pembentukan KNI Kabupaten Purbalingga dilakukan setelah Mr.Iskak pulang dari Jakarta, karena baru dimuat harian Tjahaja 7 September  dengan Ketua Bupati Purbalingga dan Wakil Ketua Dr.Saiful Anwar, Dokabu Purbalingga, yang namanya kini dibadikan sebagai nama RSU di Malang. Sedangkan berita pembentukan KNI Kabupaten Banjarnegara dan Cilacap belum ditemukan.   Mengingat tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 2 September ada di Jakarta, jadi pembentukan KNI Kabupaten Banyumas ini mestinya paling lambat tanggal 29 pagi, mengingat petang hari sudah harus menghadiri

Sidang KNIP di Jakarta

Tanggal 29 diadakan Sidang Pembukaan KNIP di Gedung Komidi Jakarta pukul 21.00 Waktu Tokyo (19.30 WIB). Yang mendapat undangan dari Banyumas adalah Mr.Iskak sebagai pejabat dan  Mr.Gatot sebagai anggota. Presiden Sukarno akan memberikan penjelasan apa yang sudah dan belum dilaksanakan. Seperti diketahui selama belum terbentuk MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) tugas KNI adalah membantu Presiden menyelenggarakan kekuasaannya. Yang dipilih menjadi Ketua I KNIP adalah Ketua Kantor Besar BKR Mr.Kasman, Ketua II R.Sutardjo Kartohadikusumo, Residen Jakarta (pangreh praja), Ketua III Mr.Latuharhary, calon Gubernur Maluku, Ketua IV Adam Malik, Wartawan Kantor Berita Jepang Domei dan golongan pemuda pemrakarsa kemerdekaan.      

Selanjutnya dari radio diberitakan bahwa tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Seharusnya menurut rencana tanggal 28 akan diadakan upacara penyerahan di Tokyo, tetapi gagal karena Tokyo sedang dilanda angin topan.

Walaupun upacara penyerahan di Tokyo ditangguhkan, sejak tanggal 28 ini, kita di daerah Banyumas dapat menyaksikan operasi pendahuluan Sekutu, yang dinamakan Operasi Birdcage (Sangkar Burung), yang bertugas menyebarkan pamflet dari udara di semua lokasi kamp interniran Belanda. Pamflet ini isinya ditujukan kepada para penghuni kamp, tentara Jepang maupun penduduk sekitarnya. Penulis masih ingat penyebaran pamflet semacam itu di Banyumas. Kelak kita mengetahui bahwa selebaran itu dilakukan pesawat Dakota Belanda yang berpangkalan di Balikpapan. Kamp interniran Belanda terdapat di Komplek Pabrik Gula Purworejo'Klampok dan Purwokerto. Balatentara Dai Nippon juga mendapat instruksi untuk mengasingkan di tempat yang khusus dibangun untuk keperluan tersebut. Di kota Banyumas memang sudah disiapkan di bekas asrama PETA di Jayengan Banyumas. Tangsi Jepang yang dikosongkan direncanakan untuk persiiapan tangsi Tentara Sekutu.   

Penyerahan direncanakan tanggal 2 September yad., dan sesudah itu Panglima Tentara Sekutu mengijinkan pengambila-alihan pemerintah militer Jepang di bekas tanah jajahannya. Oleh karena itu timbul kecemasan di antara pemimpin kita di Jakarta, bagaimana caranya mengambil-alih pemerintahan di daerah, sebab sebentar lagi Sekutu akan mendarat. Selama Pemerintah RI belum berjalan, Sekutu akan menyerahkan pemerintahan kepada Belanda, sehingga kemerdekaan kita tinggal impian belaka. Sutardjo berpendapat agar kita sepakat bahwa para kepala daerah yang sekarang menduduki jabatannya, bupati yang pangreh praja itu adalah juga pemimpin rakyat. Bila kekuasaan Jepang sudah diambil alih, yang paling berkuasa adalah bupati tersebut. 

Soalnya bagaimana kini kita dapat menghubungkan bupati yang masih di bawah kekuasaan Jepang, dapat dihubungkan dengan pemerintah pusat RI. Sutardjo mengusulkan agar sekarang juga Bung Karno-Hatta menemui kepala pemerintah militer Jenderal Yamamoto mengajukan permohonan agar para bupati menghadiri acara perpisahan dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Dai Nippon atas kepemimpinannya yang begitu baik selama tiga setengah tahun berkuasa di sini. Para bupati agar selekas mungkin diundang ke Jakarta, demikian pula Bung Karno-Hatta dan para calon menteri ikut diundang. Setelah acara selesai dan para pembesar jepang meninggalkan gedung, tempatnya digantikan Bung Karno-Hatta dan para calon menteri.

Para bupati supaya diberi tahu, bahwa kita telah melaksanakna Proklamsi kemerdekaan RI, mereka diminta persetujuan angkat sumpah dan janji mengakui dan tuduk kepada RI dan para pemimpinnya. Bila mereka setuju, berarti telah ada hubungan Pusat dan Daerah. Kalau pemerintah Jepang sudah pergi, mereka supaya melakukan kebijaksanaan serupa. Kenapa harus minta izin pemerintah, Sutardjo mengatakan bahwa para bupati tidak dapat seenaknya pergi, mereka harus meminta dan mendapat izin atasannya di daerah. Kalau tidak diizinkan, berarti usaha kita gagal. Menurt rencana para bupati akan menghadiri acara pada tanggal 2 September jadi secara tidak sengaja bertepatan acara penyerahan Jepang di Tokyo. 

Permusyawaratan BPKKP/BKR seluruh Jawa

Tidak hanya Fuku Suchokan yang mendapat undangan ke Jakarta, tetapi  BPKKP dan BKR seluruh Jawa juga mengadakan permusyawaratan pada tanggal 30 Agustus, yang akan diselenggarakan di Chuo Hokokai Kaikan, Gambir Selatan 6 Pengumuman undangan diberitakan harian Tjahaja 28 Agustus, tetapi dalam koran hari berikut, tempat permusyawaratan diubah di Balai Muslimin Kramat Raya 19 pukul 21.30 waktu Tokyo (19.00 WIB). Yang hadir sesuai rencana pengiriman delegasi, yaitu Ketua dan Wakil Ketua BPKKP dan Ketua BKR Sudirman.

Pada tanggal 30 ini Mr.Iskak masih menghadiri Permusyawaratan pembesar-pembesar dan pegawai-pegawai Tinggi Negara yang menghasilkan: 1. Pengakuan kegawai NRI, 2. Sikap pegawai dan 3.Tindakan-tindakan, meneruskan keputusan tersebut di daerah dan mengganti nama kantor dalam bahasa Indonesia. (Harian Tjahaja Sabtoe Manis 1 September 2605)    

Pada hari Minggu tanggal 31 Agustus diadakan arak-arakan yang dihadiri dan diikuti semua utusan daerah dan anggota PETA yang selesai bermusyawarah. Arak-arakan ini adalah arak-arakan terbesar di Jakarta pada awal revolusi, tetapi jarang diperingati dan kalah pamor dengan rapat Lapangan Gambir (kini Merdeka) tanggal 19 September yang dilarang Polisi Militer Jepang. Arak-arakan tanggal 31 itu kemungkinan mendapat ijin dengan alasan perpisahan PETA. Para utusan BPKKP/BKR daerah esok hari tanggal 1 September sudah tiba kembali, sedang Residen menunggu para bupati berdatangan. Iskak masih harus tinggal di Jakarta karena harus menghadiri pertemuan briefing kepala jawatan pusat.  

Mahasiswa Kedokteran Suyono Markas memberi tahu penulis bahwa ia tanggal 1 September 1945 sambil pulang kampung membawa berkas pengangkatan Sudirman sebagai Kepala BKR. Ia pulang berombongan bersama Sukmono (terakhir Guru Besar Arkeologi, yang juga bertempat tinggal di Brobahan), Waluyo (dokter ahli penyakit kulit asal Wonosobo, yang menurut iklan harian Kompas bulan lalu baru meninggal di Bandung dalam usia 85 tahun). Suyono hanya dapat menemui Suprapto (ex taruna Akademi Militer Kerajaan di Bandung, kelak Pahlawan Revolusi) yang tinggal di Asrama Staf BKR di rumah sebelah timur pertelon Mas Cilik-Kranji.  

Pertemuan Kepala Daerah di Hotel Miyako

            Pertemuan yang diusulkan Ketua II Sutarjo Kartohadikusumo akhirnya dilaksanakan. Berita harian Tjahaja Selasa Wage 4 September 2605, hanya berjudul sebagai Pertemoean antara Presiden dan Wakil Presiden dengan kepala-kepala Daerah. Pertemuan dihadiri Presiden/Wakil Presiden RI, para Suchokan (pribumi), Fuku Suchokan, para Bupati seluruh Jawa, di ruang atas Hotel Miyako (ex Hotel Des Indes, Jalan Gajah Mada). pada hari Ahad tanggal 2 September. Rapat berlangsung antara pukul 10.00 -14.00 (jadi 08.30-12.30 WIB) dengan selingan istirahat..

           

Para calon Menteri, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara dan Juru Bicara RI dan Gubernur tidak disebut dalam berita koran.  

            Acara pertama yang memungkinkan para kepala daerah diundang adalah acara perpisahan dengan pemerintah Dai Nippon. Acara ini berakhir dengan sukses bahkan para kepala daerah dapat bingkisan dari pemerintah. Sutarjo sendiri tidak dapat hadir karena sakit. Acara pertama ini sama sekali tidak dimuat dalam pemberitaan surat kabar, kena sensor. Pemerintah Jepang khawatir dituduh Sekutu merekayasa pembentukan Pemerintah RI, padahal tugasnya adalah membatalkannya dan mempertahankan status quo.

Acara ini masih diteruskan setelah para pembesar Jepang meninggalkan gedung pertemuan. Acara kedua diawali dengan pelantikan Kabinet RI, pejabat Negara (Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara dan Juru Bicara dan pelantikan para kepala daerah (residen dan bupati). Acara ini juga tidak diliput koran. Kisah ini dimuat dalam memoir Pringgodigdo.

Para anggota kabinet adalah para Kepala Kantor dan Penasehat, maupun pejabat Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Djawa, jadi seolah-olah hanya De-Nipponisasi saja, tanpa perubahan statusquo. Oleh karena itu peneliti Ben Anderson menyebutnya Bucho-Cabinet (Kabinet Kepala Kantor Dai Nippon). Hanya Menteri Penerangan Mr.Amir Syarifudin saja yang bukan pejabat pemerintah, bahkan ia masih masih dalam tahanan Jepang di Penjara Lowokwaru Malang. Hal ini untuk menunjukkan bahwa para anggota kabinet adalah bukan kolaborator saja. Jabatan Menteri Keamanan Rakyat tidak ada, karena dianggap konfrontatif terhadap pemerintah. BKR menjadi beban KNI dan dibiayai Fonds Kemerdekaan RI yang dipimpin Supeno (terakhir Menteri Pemuda yang gugur dalam PK II 1949), ex pemuda mahasiswa asal Tegal, menantu pensiunan Penilik Sekolah almarhum yang terakhir berdomisili di Purwosari Purwokerto (timur Pasar Cerme).  

Yang diangkat menjadi Jaksa Agung I RI adalah Mr.Gatot, orang yang sudah mengantongi jabatan yudikatif dan dua jabatan legislatif. Mr.Gatot belum dicopot sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Wakil Ketua KNID Banyumas dan Anggota KNIP. Sekretaris Negara Mr.Pringgodigdo adalah bekas Sekretaris BPUPKI, yang sebelumnya jadi Wedana Purwokerto. Juru Bicara RI adalah Sukardjo Wiryopranoto, Pemimpin Harian Asia Raya asal Kesugihan Cilacap.  Ketua Mahkamah Agungnya adalah Mr.Tirtawinata.

 Tentang pengukuhan para pejabat daerah juga tidak dimuat koran, tetapi dimuat dalam  memoir Sutarjo Kartohadikusumo Walaupun  Sutarjo tidak hadir, tetapi ia sendiri sebagai pangreh praja yang membuat konsep pengarahan, pelantikan dan penyumpahan para bupati. Yang mendapat kehormatan berbicara atas nama para bupati adalah Bupati Banjarnegara Sumitro Kolopaking yang dianggap sebagai sesepuh.

Upacara Penyerahan Jepang

Penyerahan Jepang kepada Sekutu yang berlangsung di kapal penjelajah US Missouri di Teluk Tokyo, yang batal dilaksanakan karena badai tanggal 28, akhirnya dilaksanakan hari Ahad tanggal 2 September juga dimuat dalam harian tersebut terakhir (4 September). Tentara Sekutu baru boleh menduduki wilayah yang diduduki Jepang setelah tanggal penyerahan ini, karena dibutuhkan persiapan lebih dulu. Penyerahan dilaksanakan oleh Panglima Balatentara Dai Nippon kepada Panglima Balatentara Sekutu setempat.  

           

            Pertemuan BPKKP/BKR Banyumas

            Rombongan utusan BPKKP/BKR diperkirakan tiba kembali hari Sabtu tanggal 1 September. Mereka segera mempersiapkan undangan pertemuan yang akan diselenggarakan.  Dalam harian Tjahaja berturut-turut juga dimuat tiga berita, yaitu  dua berita rencana arak-arakan dan satu berita pertemuan di Purwokerto, tetapi tanpa menyebutkan tanggal peristiwa itu.

            Dua berita pertama diperkirakan merupakan keputusan BPKKP/BKR sekitar hari Minggu tanggal 2 September, karena tidak menyebut sumber berita dan tanggal statement, tokoh-tokoh BPKKP/BKR adalah tokoh-tokoh agama, dan lazimnya baru dimuat 4 hari kemudian dalam harian Tjahaja Kamis tanggal 6 September 2605. Berita tersebut berjudul Arak-arakan dan Oentoek Hari Lebaran. Berita dari Purwokerto biasanya baru dimuat 4 hari kemudian dalam koran yang terbit di Bandung,  pembentukan BKR Kedu Sabtu 25 Agustus dimuat 29 Agustus,  KNI Selasa 28 Agustus dimuat Sabtu tanggal 1 September. Inti berita tersebut arak-arakan yang diselenggarakan setelah shalat Id hari Sabtu 8 September (dalam koran keliru Sabtu 9 September). Acara ini digabungkan dengan salat Id agar massa gampang dikumpulkan dan digiring mengadakan arak-arakan, di samping itu memudahkan prosedur perijinan, karena Pemerintah Dai Nippon masih utuh dan berkuasa dan tidak mudah memberikan ijin.

            Berita ketiga tentang pertemuan BPKKP/BKR tanpa menyebut tempat dan tanggal, dimuat harian Tjahaja  Senin 10 September 2605. Hari Sabtu 8 Agustus libur Id Fitri, jadi paling dini pertemuan BPKKP/BKR diselenggarakan hari Selasa 4 September.  Kemungkinan menunggu kedatangan Mr.Iskak dari Jakarta yang paling cepat baru tiba Senin 3 September.

            Tanggal 5 September 1945 Residen Banyumas Mr.Iskak baru mengumumkan Proklamasi dalam Sidang KNI Karesidenan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, karena Pemerintah Dai Nippon masih berkuasa. Pemerintah Jepang memang tidak melarang pengumuman itu, tetapi melarang pengumpulan masa.